Pertama :
Dibuat pada saat PGRI sedang terjadi sengketa di pengadilan PTUN.
Hal ini jelas melanggar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 pasal 22 ayat 4 huruf (e). " sebuah organisasi yg meminta persetujuan harus tidak berada dalam sengketa atau pailit ". Padahal kita semua tahu bahwa pada saat Kongres tanggal 1 sd 3 Maret 2024 PB PGRI jelas sedang bersengketa. Karena Sengketa di PTUN terkait SK AHU-1 dan SK AHU-II Unifah dimulai 21 Desember 2023 dan baru diputuskan PTUN pada 4 Juli 2024
Kedua :
Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI bahwa SK AHU yg sah adalah SK AHU yg terbit pertama kali.
Maka ketika sudah ada SK AHU yg terbit pada Tanggal 13 Nopember 2023, Kemudian Terbit lagi SK AHU Tanggal 8 Maret 2024, maka SK AHU yang paling sah adalah SK Nomor AHU-0001568.AH.01.08.TAHUN 2023
Ketiga :
Legal Standing SK AHU Ke-3 yang terbit Tanggal 8 Maret 2024 adalah SK AHU ke-2 dalam sengketa di Pengadilan PTUN
SK AHU tersebut terbit berdasarkan kongres Tanggal 1 s.d. 3 Maret 2024. Pertanyaan-nya adalah apa yang menjadi legal standing kegiatan kongres tsb? Tentunya berdasarkan SK AHU Tgl 20 November 2023 yang dinyatakan Batal dan tidak Sah oleh Putusan PT.TUN serta dicabut oleh Menkumham pada 8 Oktober kemarin. Berarti SK AHU terakhir Unifah tersebut cacat hukum karena menabrak aturan hukum .
JIKA LEGAL STANDINGNYA CACAT HUKUM, MAKA PRODUK HUKUM-NYA JUGA CACAT HUKUM
DR. Drs. H Teguh Sumarno telah memenangkan sengketa ini di PT.TUN. Maka, sebaiknya Unifah Rosyidi tidak lagi menggunakan SK AHU yang cacat hukum tersebut serta berhenti mengatasnamakan sebagai Ketua Umum PGRI, karena negara ini melarang ada dua organisasi dengan nama sama.
(Ditulis Oleh LUTFI SAMSURI, Sekretaris PGRI Bangkalan)
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar